Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Masyarakat Adat di Jayapura, Papua, baru saja menyelenggarakan Musyawarah Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (MUSDA AMAN) di Kampung Hobong, Jumat 09 April 2021. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Sekjen AMAN, Dewan Nasional AMAN dari Region Papua, para ondo dan utusan-utusan Masyarakat Ada

Banyak kritik atas substansi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) versi DPR yang mengemuka, dalam Webinar Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat (Hukum) Adat sebagai Hak Inisiatif DPR. Kritik datang dari partisipan webinar, usai pemaparan yang disampaikan

Perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) dan 22 Tahun AMAN, dilakukan dengan sederhana, namun reflektif dan menebarkan optimisme, pada Rabu (17/3/2021). Dimulai dengan upacara sederhana diikuti oleh Pengurus Besar AMAN, pengurus wilayah, pengurus daerah, komunitas adat se-Nusantar

Martin Manurung, Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), mengatakan tekanan publik sangat diperlukan agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat segera terwujud. Ia menyampaikan itu, dalam webinar Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat (Hukum) Adat sebagai H

Pidato Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) 2021 & 22 Tahun AMAN “Tetap Tangguh di Tengah Krisis” 17 Maret 2021 Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakkatuh, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Salam Sejahte

Tahun ini kita merayakan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) dan 22 AMAN (17 Maret 1999 - 2021). Perayaan tahun ini mengambil tema: "Tetap Tangguh Di Tengah Krisis", tema tersebut dipilih untuk menegaskan bahwa apa yang selama ini kita perjuangkan adalah benar dan baik. Pand

Dalam pembangunan, Masyarakat Adat mestinya memperoleh kebijakan afirmasi dan perlindungan. Ini karena Masyarakat Adat dalam ekonomi, sudah menciptakan eksternalitas positif, yang tidak diciptakan oleh kelompok masyarakat lain atau industri ekstraktif yang justru merusak lingkungan hidup mereka. Eko

Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR-RI tampil sebagai keynote speaker dalam webinar webinar bertema Urgensi UU Masyarakat Adat dalam Perspektif Ekonomi dan Pembangunan, yang dihelat AMAN dan IPC (Indonesian Parliamentary Centre), Kamis (25/2/2021) sore. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini

Selama ini masyarakat adat sering disingkirkan dari wilayah dan hutannya karena alasan pembangunan. Tiba-tiba saja, perusahaan tambang atau kebun sawit, masuk ke wilayah warisan leluhur mereka dengan berbekal sertifikat izin dari pemerintah. Ini merupakan potret buruk pembangunan yang selalu mengede