Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Silahkan unduh PERDA Kab. Ketapang No. 8 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat.

Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) salah satu sayap organisasi AMAN, tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-9. BPAN yang dideklarasikan pada tanggal 29 Januari 2012, adalah wadah kaderisasi dan peningkatan kapasitas bagi para pemuda-pemudi adat se-Nusantara untuk menampung, memadukan, menyalur

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang sementara ini dibahasakan pemerintah dan DPR sebagai RUU Masyarakat (Hukum) Adat penting untuk segera disahkan. Namun, lebih penting lagi memastikan isi dari RUU itu agar justru tidak membuat Masyarakat Adat sengsara kala ia disahkan sebagai Undang

Oleh Budi Baskoro Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sudah menjadi isu dan janji politik sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga kini penyelesaian RUU itu menjadi undang-undang belum menunujukkan titik terang. Sebenarnya apa yang terjadi?

Silakan unduh PERDA Kab. Samosir No.1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat (Hukum) Adat Batak Toba Samosir.

Silakan unduh Peraturan Bupati Toraja Utara, Sulawesi Selatan, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

Silahkan unduh PERDA Kab. Luwu nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Bupati Mamasa, Dr.H. Ramlan Badawi Bersama jajaran melakukan pertemuan dengan Tim Pengawal PERDA Masyarakat Adat Kab. Mamasa (Senin,25/1/2021). Pertemuan yang dilaksanakan di Aula Mini Kantor Pemkab Mamasa tersebut untuk merespon aspirasi Masyarakat Adat yang telah berulangkali mempertanyakan tentan

Pangkalan Bun - Daun sangsabang yang berwarna merah tua keunguan, telur ayam kampung, potongan ayam panggang, dupa, beras, beras kuning, janur kuning, besi beliung, dan tuak yang terbuat dari fermentasi air beras, tersaji di tengah rumah sederhana itu. Seorang mantir (kepala) adat kemudian memimpin