Dokumen Kebijakan



SK Pengakuan Keberadaan Masyarakat Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Sukabumi

SK Pengakuan Keberadaan Masyarakat Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Sukabumi


Perda Kabupaten Mamasa No. 10 Tahun 2021 Tentang Masyarakat Adat

Perda Kabupaten Mamasa No. 10 Tahun 2021 Tentang Masyarakat Adat


SK Bupati Ketapang No. 589 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat

SK Bupati Ketapang No. 589 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat


Perda Kabupaten Bombana No 4 Tahun 2015 Tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Perda Kabupaten Bombana No 4 Tahun 2015 Tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyara


Daftar Perda yang di batalkan Mendagri tahun 2016

Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) mencabut/revisi 3.143 Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala


Perda Kab. Enrekang No 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat H

Perda Kab. Enrekang No 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat H


Keputusan Bupati Halmahera Utara No 189 Tahun 2015 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Huk

Keputusan Bupati Halmahera Utara No 189 Tahun 2015 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Huk


SK Bupati Luwu Utara No 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko

SK Bupati Luwu Utara No 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko


Peraturan Daerah Malinau No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat

Peraturan Daerah Malinau No. 10  Tahun 2012 Tentang Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat A


Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat No 16 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat No 16 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya