Policy Brief: Menilik Kedudukan dan Pengakuan Masyarakat Beserta Hak-Haknya Dalam RUU KSDAHE
Policy Brief: Menilik Kedudukan dan Pengakuan Masyarakat Beserta Hak-Haknya Dalam RUU KSDAHE
Policy Brief: Menilik Kedudukan dan Pengakuan Masyarakat Beserta Hak-Haknya Dalam RUU KSDAHE
SK Bupati Banjar No 188.45 | 160 | KUM | 2023 Tentang Pembentukan Panitia MHA
SK Bupati Kotawaringin Barat No 47 Tahun 2023 Tentang Penetapan Panitia Masyarakat Hukum Adat
Peraturan Daerah Kab. Pulang Pisau No 1 Tahun 2023 Tentang PPMHA
Siaran Pers Petani dan Rakyat Gugat Bank Tanah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 2 Tahun 2023 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masy
Peraturan Daerah Kab. Mamuju No 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan PPMHA
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No 9 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Press Release KNPA RANPERPRES Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria 22 Desember 2022