Policy Brief RUU Masyarakat Adat 2018: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan
Policy Brief RUU Masyarakat Adat 2018: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan
Policy Brief RUU Masyarakat Adat 2018: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan
Policy Brief RUU Masyarakat Adat 2020: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Policy Brief: Hukum Yang Hidup Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Press Release KNPA RANPERPRES Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria 22 Desember 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Kep. Aru No 2 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Aru
SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2022 Tentang Penetapan
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyara
SK Bupati Kapuas No 490/DLH Tahun 2021 Tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Timpah Suku Dayak Ngaj
SK Bupati Nunukan No 188.45/695/III/2019 Tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Dayak A