Dokumen Kebijakan



Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 02 Tahun 2019 Tentang Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 02 Tahun 2019 Tentang Masyarakat Hukum Adat


Peraturan Bupati Indragiri Hulu No 147 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asa

Peraturan Bupati Indragiri Hulu No 147 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asa


Peraturan Bupati Lebak No 38 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Desa Adat Kanekes

Peraturan Bupati Lebak No 38 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Desa Adat Kanekes


Satu Dekade Putusan MK 35/2012; Gagal Paham Pemerintah Mengakui Wilayah Adat

Satu Dekade  Putusan MK 35/2012; Gagal Paham Pemerintah Mengakui Wilayah Adat


SK Bupati Majene No 429 | HK | KEP-BUP | IV | 2023 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat

SK Bupati Majene No 429|HK|KEP-BUP|IV|2023 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupat


Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 2 Tahun 2023 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masy

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 2 Tahun 2023 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masy


Legal Opinion: Arah Pengaturan dan Kebijakan Peta Partisipatif Wilayah Adat Dalam Kebijakan Satu Pe

13 April 2023 | Kategori: Kajian

Arah Pengaturan dan Kebijakan Peta Partisipatif Wilayah Adat Dalam Kebijakan Satu Peta


Policy Brief: Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengakuan Perlindungan da

13 April 2023 | Kategori: Policy Brief

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan


SK Bupati Kotawaringin Barat No 47 Tahun 2023 Tentang Penetapan Panitia Masyarakat Hukum Adat

SK Bupati Kotawaringin Barat No 47 Tahun 2023 Tentang Penetapan Panitia Masyarakat Hukum Adat


Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No 41 tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyara

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No 41 tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyara