Masyarakat Adat di Tahun Politik: Di Tengah Hukum Represif dan Cengkaman Oligarki
Peraturan Bupati Mamasa No 19 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Komisi Masyarakat Adat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Perspektif Ekonomi Politik Perdagangan Karbon dan Dampaknya Bagi Masyarakat Adat
SK Bupati Bombana No 1459 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kawasan Adat Hukaea-Laea
SK Bupati Majene No 100.3.3.2 | 816 | X | Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Identifikasi MHA
Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 25 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat
SK Bupati Kapuas Hulu No 388 | DPPLH | 2023 Tentang PPMHA Dayak Iban Menua Engrejai Sungai Luar-Sung
SK Bupati Kapuas Hulu No 387 | DPPLH | 2023 Tentang PPMHA Dayak Iban Menua Sungai Tebelian Ketemengg
Peraturan Daerah Kab. lamandau No 3 Tahun 2023 tentang Pedoman PPMHA Dayak
