Dokumen Kebijakan



Anotasi Putusan MK 95 2014

29 May 2023 | Kategori: 2016

ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TA


C4E Report 2010

29 May 2023 | Kategori: 2010

Communication for Empowerment Assessment Report: Indonesia


Keputusan Bupati Halmahera Utara No 189 Tahun 2015 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Huk

Keputusan Bupati Halmahera Utara No 189 Tahun 2015 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Huk


SK Bupati Luwu Utara No 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko

SK Bupati Luwu Utara No 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko


Peraturan Daerah Malinau No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat

Peraturan Daerah Malinau No. 10  Tahun 2012 Tentang Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat A


Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat No 16 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat No 16 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya


Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nag

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Peme


Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Timur No 1 tahun 2015 Tentang Pedoman PPHMA di Kalimantan timur

Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Timur No 1 tahun 2015 tentang Pedoman PPHMA di Kalimantan tim


Peraturan Daerah Prov. Riau No 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Prov. Riau No 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya


Siaran Pers Simposium Masyarakat Adat II 16 Mei 2016

Kemajuan pengakuan wilayah adat seharusnya dipercepat melalui oleh pemerintah dengan didorong kelomp