Berita
Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur: Usut Tuntas Pembunuhan Masyarakat Adat di Paser
Oleh : Saiduani Nyuk Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan seorang tokoh Masyarakat Adat Dayak yang menolak aktivitas pertambangan memggunakan jalan umum di Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimant

image article
Siaran Pers Bersama AMAN SAMDHANA, Perjuangkan Tanah Leluhur, Aleta Ba’un Raih Goldman Enviromental Prize 2013.
[caption id="attachment_342" align="alignleft" width="229"] Aleta Baun[/caption] Jakarta, 16 April 2013-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyambut gembira atas penghargaan Goldman Enviromental Prize 2013 kepada Aleta Ba’un yang biasa dikenal dengan Mama Al
image article
RUU PPHMA Resmi Menjadi RUU Inisiatif DPR
Jakarta, 11 April 2013. Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat (RUU PPHMA), hari ini (11/4) resmi menjadi RUU inisiatif DPR. RUU PPHMA merupakan salah satu hasil Rapat Paripurna DPR RI ke-20 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II Paripurna, Lantai 3, Komp
image article
PEREMPUAN AMAN Sukses Gelar TOT Perempuan Adat
[caption id="attachment_1541" align="alignleft" width="332"] TOT Nasional Perempuan AMAN[/caption] Perempuan adat hingga saat ini masih merasakan keterkungkungan dalam dirinya untuk bisa mengeskpresikan ide dan gagasannya, baik di rumah tangga, lingkungan (komunitasn
image article
RUU P2H Maju ke Paripurna, Koalisi Siapkan Judicial Review
Jakarta, 9 April 2013, Hasil audiensi AMAN bersama Koalisi Masyarakat Sipil dengan Komisi IV DPR-RI Senin (8/4) kemarin, ternyata tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan koalisi. Meski sejumlah pasal dalam RUU itu dianggap koalisi bermasalah. Komisi IV tetap akan membawa Rancangan Undang-Undan
image article
RUU P2H Tak Cerminkan Kerangka Reformasi Hukum Sektor Kehutanan
[caption id="attachment_1462" align="alignleft" width="238"] Hentikan Pembahasan RUU P2H[/caption] Jakarta, 4 April 2013.Di tengah carut-marut persoalan kehutanan yang belum terselesaikan, dan di tengah upaya Masyarakat Adat dan masyarakat sipil untuk mendorong perubaha
image article
Koalisi Masyarakat Sipil dalam Publik Review, Komisi IV, Panja DPR, menolak pengesahan RUU P2H
Jakarta 8 April 2013 Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Pramono Anung, Fraksi PDI P, terkait sikap penolakan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusak Hutan atau UU P2H. Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan motivasi danalasan Panja DPR Komisi IV menggulirkan pembahasan UU P2H?, mengapa tidak
image article
RUU P2H Denies Legal Reform on Forestry
Jakarta, 4 April 2013 – Amid the unsettled forestry affairs and the efforts of Indigenous Peoples and civil societies to push the policy changes to be more equitable, Government and Commission IV of the House of Representatives (Komisi IV DPR RI) are accelerating the adoption of the Act on Era
image article
Masyarakat adat tidak boleh diganggu hak-hak-nya
Rangkas Bitung, 3 April, 2013. Ada 17 utusan Kasepuhan Banten Kidul Kabupaten Lebak dan Kabupaten Sukabumi hadir dalam SEMILOKA dan KONSOLIDASI Masyarakat Adat Banten Kidul, pada tanggal 26-28 Maret, 2013 lalu. Pertemuan ini merespon situasi perkembangan terakhir Kawasan Taman Nasional Gunung Halimu
image article
AMAN Urges Immediate Humanitarian Aid to Kwoor
Since November 2012 until February 2013, 535 indigenous people of Kwoor district, Tambrau regency, Papua Barat province suffered from malnutrition and itching skin. The epidemic has been spreading to several villages, including Jokjoker, Kosefo, Baddei, Sukuweis and Krisnos (http://www.aman.or.id/20