Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta, (21/04/18) – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap komunitas adat di wilayah konservasi, konflik dan terisolir yang terancam tak dapat menggunakan hak pilih karena

Jakarta 20/04/2018, Memasuki tahun politik, praktik korupsi sumber daya alam di wilayah adat terutama terkait dengan kolusi perizinan sampai penyelewengan penerimaan negara, semakin marak. Tercatat 7.180 IUP atau 82,4% dari total 8.710 IUP di Indonesia berada di 171 wilayah yang menyelenggarakan Pil

Jakarta 20/04/18, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan pengawasan di sektor sumber daya alam (SDA). Hal ini akibat sektor SDA, menjadi sektor yang rawan terjadi korupsi. Sebagaimana dikatakan oleh Erasmus Deputi II Sekjen AMAN “Kami i

Kabupaten Paser 19/04/2018, Sekitar 40an anak muda yang tergabung di dalam organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) mengikuti sarasehan "Sistem Monitoring Wilayah Adat dan Data Center Berbasis Teknologi Awan dan Aplikasi Gawai(handphone) Android untuk Pemuda Adat". Sarasehan yang me

Seminar Politik yang mengusung tema Generasi Milenial Masyarakat Adat ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara, Jhontoni Tarihoran, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat Pengurus Besar AMAN, Abdi Akbar

Setahun menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 sedang dirundung masalah serius. Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri dari 192,39 juta orang yang wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik, masih ada 12,7 juta orang yang belum merekam data untuk memperoleh KTP elektronik. Masalahnya pada Pasal 384

Panduana PSDH PES 2015 (download)

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan judicial review yang dimohonkan oleh AMAN yaitu mengenai hak konstitusional Masyarakat adat atas hutan di wilayah adatnya. Putusan ini dikenal dengan Putusan MK.35/PUU- IX/2012. Putusan MK tersebut mengakui masyarakat adat sebagai penyandang hak da

Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) V tahun 2017 Di Tanjung Gusta, Sumatera Utara, telah memberi mandat kepada organisasi AMAN peningkatan kapasitas di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk itu, Deputi IV menggelar pertemuan untuk membahas konsep pendidikan adat, 25 sekolah adat diseluruh nus