Berita
Pembangunan IKN: Ancaman Nyata bagi Kelangsungan Hidup Masyarakat Adat Suku Balik
Oleh Simon Welan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah adat Suku Balik, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bukan hanya soal alih fungsi lahan, melainkan lebih pada soal penyingkiran sistematis terhadap Masyarakat Adat dari ruang hidup yang telah dirawat turun-temurun. Alih-

image article
Rapat Prolegnas 2015-2019, Nasib RUU Masyarakat Adat Belum Jelas
AMAN, 28 Januari 2015. Pada akhir Januari (27/1), Komisi IV DPR RI berinisitatif melakukan Rapat Singkronisasi Prolegnas 2015-2019 bersama pemerintah. Rapat ini bertujuan untuk memproleh masukan dan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas ) tahun 2015 &nd
image article
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Selatan Menggelar Musyawarah Wilayah
[caption id="attachment_6371" align="alignleft" width="300"] Deputi I PB AMAN Mina Susana Setra Menyerahkan Bendera AMAN Pada Ketua BPH AMAN Kalsel Terpilih Hadi Irawan[/caption] Banjarmasin 22/1/2016 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan m
image article
Perjuangan Panjang Masyarakat Adat Kajang dalam Mendapatkan Pengakuan Hukum dari Negara
(Catatan Kecil Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kab.Bulukumba No.9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang) oleh: Muhammad Arman Jagai linoa lollong bonena Kammayatoppa langi’ka, rupa tau siagang boronga” Pasang ri Kajang ( Jagala
image article
Muswil II AMAN Bali Menghasilkan Kepengurusan Baru Serta Resolusi/ Rekomendasi bagi Pemerintah
Buleleng 2/2/2015 - Pengurus Wilayah Aliansi MasyarakatAdat Nusantara (PW AMAN) Bali menyelenggarakan Musyawarah Wilayah II yang bertempat di Desa Les, KecamatanTejakula Kabupaten Buleleng Propinsi Bali. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, yakni 31 Januari-1 Pebruari 2015. Kegiatan yang dia
image article
Anotasi Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No 95/PUU-XII/2014: Mengakhiri Rezim Kriminalisasi Kehutanan
MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan be
image article
PBB Desak Pemerintah Indonesia Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat di Kepulauan Aru
Kepulauan Aru Terancam Oleh Perkebunan Gula Raksasa [caption id="attachment_5252" align="alignleft" width="233"] Kepulauan Aru[/caption] Genewa 7/10/ 2015 - Dalam menanggapi pengaduan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN) dan Forest Peoples Program
image article
Pernyataan Sikap: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi
PERNYATAAN SIKAP RAPAT PENGURUS BESAR XVI ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Pada tanggal 03-04 November 2015, bertempat di Toraja, Sulawesi Selatan, telah dilaksanakan Rapat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara XVI (RPB AMAN XVI) yang dihadiri oleh Dewan AMAN Nasional, Sekretaris
image article
AMAN Meminta Majelis Hakin PN Soasio, Tidore Maluku Utara Membebaskan Bokum dan Nuhu Dari Segala Tuntutan Hukum
[caption id="attachment_5322" align="alignleft" width="300"] Bukum - Nuhu (rompi tahanan oranye) tidak mengerti apa Yang disampaikan dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Soasio, Kepulauan Tidore, Maluku Utara[/caption] Jakarta 20/ 9/ 2015 - Bokum (35) dan Nuhu (40), d
image article
Remarks of AMAN's Secretary General at Tropical Forest Alliance 2020 Workshop
Tropical Forest Alliance 2020: Promoting Sustainability and Productivity in the Palm Oil and Pulp & Paper Sectors Workshop Shangri-La Hotel – Jakarta, 27 June 2013 Remarks by Abdon Nababan, Secretary General of Indigenous Peoples’ Alliance of Indonesia’s Archipelago (AMAN &ndas