Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

[caption id="" align="alignleft" width="313"] Siaran Pers Hasil RAKERNAS AMAN III di Kantor PW AMAN Kalteng[/caption] Palangka Raya 25 Februari 2013 Adil Ka’ Talino, Bacura min Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata. Salam Masyarakat Adat Dengan berakhirnya Rapat Kerja Nasional organisasi Aliansi M

[nggallery id=17] Community Green Gold Mining (CGGM)

[caption id="attachment_1045" align="alignleft" width="396"] Makan malam bersama Masyarakat Adat[/caption] Palangka Raya 18 Februari 2013. Seluruh peserta Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang akan berlangsung dari tanggal 19 s/d 23 Februari mendatang sudah tiba di Ibukota Pro

Dari Gerakan Masyarakat Adat Nusantara Menuju Indonesia Baru yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat.

11-1-2013 Gunung Mas, Kal-Teng Sebuah pertemuan berlangsung di rumah pribadi Bupati Gunung Mas, Hambit Binti Jalan Garuda I Palangka Raya. Pertemuan tersebut dalam rangka pemberitahuan kegiatan RAKERNAS serta agenda acara RAKERNAS di Komunitas Malahoi, Kecamatan Rungan ,Kabupaten Gunung Mas Kalima

27/12/2012 Halmahera Barat. Sekjen AMAN Abdon Nababan dan Wakil Ketua Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga didaulat sebagai narasumber dalam dialog "Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Hak - Hak Masyarakat Adat Dalam Bingkai NKRI" sekaligus peresmian rumah adat Walalolom Suku Sahu, Kabupaten Halmahera

Indragiri Hulu - Riau, 12-13 Januari 2013. Masyarakat adat Talang Mamak yang tersebar di lima kecamatan yaitu Batang Gansal, Batang Cenaku, Kelayang, Rengat Barat, danRakit Kulim menyelenggarakan sebuah pertemuan bertemakan “Dialog Memperkokoh Kebersamaan, Mewujudkan Pengakuan dan Perlindungan Mas

Penandatangan MoU AMAN dengan DPRD Malinau, Kalimantan Utara Jakarta/ Tebet Timur 8 Februari 2013. Keberadaan dan nasib masyarakat adat di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari pengakuan serta perlindungan para pemangku kekuasaan/ negara. Pemerintah lewat kementerian- kementeriannya bekerja s

Press Release: Jakarta 8 Februari 2013. Keberadaan dan nasib masyarakat adat di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari pengakuan dan perlindungan dari para pemangku kekuasaan dan negara. Pemerintah lewat kementerian- kementeriannya bersama pemerintah daerah (Pemda) justru memberikan ijin konsesi