Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

“SEBUAH PENGAKUAN TERHADAP EKSISTENSI DAN HAK MASYARAKAT ADAT” Ditetapkannya Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (Perda Inisiatif DPRD) menjadi tonggak bersejarah bagi keberadaan masyarakat adat khususnya di Kabupaten Malinau. Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak

[caption id="" align="alignleft" width="323"] Orang Rimba[/caption] Sarolangun, Jambi. Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Orang Rimba tanggal 27 - 29 Juni berlangsung di dusun Air Panas Desa Bukit Suban Kec Air Hitam Kabupaten Soralungun, Provinsi Jambi. Musda dimula

Jakarta, 27 Juni 2013 -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen untuk memulai proses pendaftaran dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah-wilayah adat di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Tropical Forest Alliance 2020: Promoting Sustainability and Productivity in the Palm

Banyak hal menarik ketika Tim UKP3 AMAN Sulut memfasilitasi Pemetaan Partisipatif wilayah adat Hulu Ongkag Tanoyan Bersatu, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Sebab, dua bulan terakhir ini merupakan bulan penuh syukur bagi Komunitas Adat Hulu Ongkag Tanoyan Bersatu. Pada

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara [caption id="" align="alignleft" width="288"] Muara Tae[/caption] Jakarta, 24 Juni 2013,- Konflik yang terjadi di Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur masih belum menemukan titik terang, pasalnya masya

[caption id="" align="alignleft" width="288"] Pelatihan ERCB[/caption] Medan, 15 Juni 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Pusaka Indonesia mengadakan pelatihan tentang tanggap darurat bencana berbasis masyarakat adat. Pelatihan ini diadakan di Kantor Pusa

Indragiri. Bertempat di Desa Aur Cina yang merupakan bagian dari wilayah adat komunitas kebatinan Pembubung, Pengurus Wilayah AMAN Riau dan PD AMAN Indragiri Hulu pada tanggal (19/06) lalu melakukan sosialisasi hasil putusan MK kepada suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kegiatan sos

Palopo-Sulsel. AMAN Wil Tana Luwu laksanakan sosialisasi Putusan MK no 35/ PUU-X/ 2012 di aula kantor Kehutanan Kota Palopo yang di hadiri asisten I Kota palopo sekaligus membuka acara. Hadir Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan, Camat Wara Utara, Camat Wara Timur serta lima perwakilan masyarakat ad

[caption id="" align="alignleft" width="300"] Pemasangan Plang Hutan Adat Sipituhuta[/caption] Pollung, Sabtu, 15 Juni 2013 Untuk menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kehutanan, Masyarakat Adat Sipituhuta-Panduman lakukan pemasangan plang (Plangis