Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Oleh Endang Setiawan Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) Pengurus Besar (PB) AMAN menggelar pelatihan jurnalistik terhadap para perwakilan komunitas Masyarakat Adat di Bengkulu jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMAN VII di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada 16-20 Maret 202

Oleh Apriadi Gunawan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) didorong untuk bisa menjadi pilar gerakan ekonomi Masyarakat Adat yang dalam lima tahun ke depan, menjadi “rumah” bagi berbagai usaha maupun produk Masyarakat Adat. Nantinya, BUMMA diharapkan juga bisa membiayai organisasi

Oleh Nesta Makuba Sejak umur 17 tahun, Yakob Smalo sudah sering merasakan gempa dan tsunami di Pantai Holtekam, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua. Bahkan, ia menjadi saksi mata saat terjadi gempa yang diiringi bencana tsunami dari Jepang pada 2011 lalu di pesisir pantai tersebut. “

Oleh Apriadi Gunawan Berbagai organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari AMAN, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Perkumpulan HuMa, dan lainnya, mendesak pemerintah untuk mengembalikan roh dari Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagai alat penyelesaian

Oleh Nesta Makuba AMAN Jayapura berencana akan mendirikan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) di tiga suku besar di Kabupaten Jayapura, Papua. Ketiga suku besar tersebut adalah Namblong, Bhuyaka, dan Tepera. Ketua AMAN Jayapura Benhur Wally menyatakan bahwa pendirian BUMMA menjadi sangat

Oleh Berton Pakpahan Kekerasan negara dan pendudukan PT Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap Masyarakat Adat, masih berlanjut di Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kekerasan dan pendudukan itu bermula dari izin konsesi TPL yang diperoleh tahun 1992 melalui KEPMENHUT No. SK.493/Kptsil/19

Oleh Apriadi Gunawan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) meminta majelis hakim untuk membebaskan 12 mahasiswa yang tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palopo, Sulawesi Selatan karena telah menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil usai mendemo dugaan koru

Oleh Nesta Makuba AMAN mendukung keberadaan kampung adat di Kabupaten Jayapura, Papua sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) terhadap keberpihakan Masyarakat Adat. Ketua AMAN Jayapura Benhur Wally menyatakan bahwa kampung adat yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten

Oleh Apriadi Gunawan Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN Rukka Sombolinggi menyatakan bahwa AMAN harus punya strategi jauh lebih kuat ketika wilayah adat sudah dipetakan semua. Kita harus terlihat dan kuat di kampung. Tidak ada lagi alasan bagi Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) untuk t