Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Konsep hak kolektif Perempuan Adat dalam kertas kebijakan ini merupakan konsep yang lahir dari suara, pengalaman, dan pengetahuan perempuan-perempuan adat nusantara, yang sebagiannya terdokumentasi dalam dokumen-dokumen Deklarasi Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara, Kongres, catatan lapangan,

Silahkan unduh PERDA Kab. Luwu Utara No.2 Tahun 2020 tentang Masyarakat (Hukum) Adat

Silahkan unduh PERDA Kab. Ketapang No. 8 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat.

Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) salah satu sayap organisasi AMAN, tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-9. BPAN yang dideklarasikan pada tanggal 29 Januari 2012, adalah wadah kaderisasi dan peningkatan kapasitas bagi para pemuda-pemudi adat se-Nusantara untuk menampung, memadukan, menyalur

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang sementara ini dibahasakan pemerintah dan DPR sebagai RUU Masyarakat (Hukum) Adat penting untuk segera disahkan. Namun, lebih penting lagi memastikan isi dari RUU itu agar justru tidak membuat Masyarakat Adat sengsara kala ia disahkan sebagai Undang

Oleh Budi Baskoro Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sudah menjadi isu dan janji politik sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga kini penyelesaian RUU itu menjadi undang-undang belum menunujukkan titik terang. Sebenarnya apa yang terjadi?

Silakan unduh PERDA Kab. Samosir No.1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat (Hukum) Adat Batak Toba Samosir.

Silakan unduh Peraturan Bupati Toraja Utara, Sulawesi Selatan, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

Silahkan unduh PERDA Kab. Luwu nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat