Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Silahkan unduh PERDA Kab. Luwu nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Bupati Mamasa, Dr.H. Ramlan Badawi Bersama jajaran melakukan pertemuan dengan Tim Pengawal PERDA Masyarakat Adat Kab. Mamasa (Senin,25/1/2021). Pertemuan yang dilaksanakan di Aula Mini Kantor Pemkab Mamasa tersebut untuk merespon aspirasi Masyarakat Adat yang telah berulangkali mempertanyakan tentan

Pangkalan Bun - Daun sangsabang yang berwarna merah tua keunguan, telur ayam kampung, potongan ayam panggang, dupa, beras, beras kuning, janur kuning, besi beliung, dan tuak yang terbuat dari fermentasi air beras, tersaji di tengah rumah sederhana itu. Seorang mantir (kepala) adat kemudian memimpin

Tim Tanggap Darurat AMAN masih terus melakukan pendataan, penyaluran logistik bantuan dan upaya evakuasi kepada para korban bencana banjir dan tanah longsor di Kalimantan Selatan. Terutama bagi Masyarakat Adat yang ada di wilayah pengunungan Meratus yang jauh dari ibu kota kabupaten. Bencana yang me

Akumulasi dari dampak krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kalimantan Selatan menyebabkan terjadinya bencana Banjir dan tanah longsor yang menerjang dihampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Bencana yang terjadi sejak tanggal 12 Januari 2021, merendam puluhan ribu pemukiman, i

Bencana Gempa Bumi dan tanah longsor yang melanda provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 14 Januari 2021 mengakibatkan ratusan korban luka-luka, puluhan jiwa meninggal dunia dan puluhan ribu warga mengungsi. Dari data analisis sementara Tim Tanggap Darurat AMAN, tercatat ada 27 komunitas Masyarakat Ad

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) bukanlah RUU baru dalam kancah politik legislasi nasional. Sejak periode DPR RI 2009 – 2014 yang kemudian berlanjut hingga saat ini, RUU ini masih terus mengalami ketidakpastian. Penundaan terus terjadi yang terutama disebabkan oleh

Negara punya utang pada masyarakat adat. Utang itu adalah berupa regulasi yang mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Pernyataan itu disampaikan pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Maria Sumardjono, pada dikusi panel virtual peluncuran Catatan Akhir Tahun 2

Masyarakat adat memiliki resiliensi di masa pandemi covid-19. Namun, ironisnya, justru di masa pandemi inilah negara menerbitkan kebijakan baru yang dapat melucuti kemandirian Masyarakat Adat. Itulah poin penting yang disampaikan Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusanta